PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA

Dalam perjalanan sejarah sejak Kemerdekaan RI tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami 10 x perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan 2013.
1947 Rentjana Pelajaran 1947
1942 Rentjana Pelajaran Terurai 1952
1964 Rentjana Pendidikan
1968 Kurikulum 1968
1975 Kurikulum yang disempurnakan
1984 Kurikulum yang disempurnakan
1994 Kurikulum yang disempurnakan
2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
2013 Kurikulum 2013

1947 Rentjana Pelajaran 1947
Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Istilah kurikulum masih belum digunakan. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya.

1954 Rentjana Pelajaran 1954
Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

1964 Rentjana Pendidikan
Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana (Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan, dan jasmani.

1968 Kurikulum 1968
Kurikulum ini merupakan kurikulum terintegrasi pertama di Indonesia. Beberapa mata pelajaran, seperti Sejarah, Ilmu Bumi, dan beberapa cabang ilmu sosial mengalami fusi menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Studies). Beberapa mata pelajaran, seperti Ilmu Hayat, Ilmu Alam, dan sebagainya mengalami fusi menjadi Ilmu Pengetahun Alam (IPA) atau yang sekarang sering disebut Sains. Perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

1975 Kurikulum 1975
Kurikulum ini disusun dengan kolom-kolom yang sangat rinci.

1984 Kurikulum 1984
Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975, Proses pembelajaran menekankan pada pola pengajaran yang berorientasipada teori belajar mengajar dengan kurang memperhatikanmuatan (isi) pelajaran.

1994 Kurikulum 1994
Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984
Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak.

2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
Kurikulum disusun rinci oleh Tim Pusat Dikmenum/ Dikmenjur dan Puskur

Landasan hukum:

• Tap MPR/GBHN Tahun 1999-2004

UU No.22 tahun 1999 dan UU no. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

• Keputusan Dirjen Dikdasmen No.399a/C.C2/Kep/DS/2004 Tahun 2004.
• Keputusan Direktur Dikme-num No. 766a/C4/MN/2003 Tahun 2003, dan No.1247a/ C4/MN/2003 Tahun 2003.

Sifat: Cenderung Sentralisme Pendidikan : Kurikulum disusun oleh Tim Pusat secara rinci; Daerah/Sekolah hanya melaksanakan.

KBK sering disebut sebagai jiwa KTSP, karena KTSP sesungguhnya telah mengadopsi KBK. Kurikukulum ini dikembangkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).

2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Landasan hukum:

UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasl 13 dan 14

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Penjelasannya (pasal 36 ayat 2)

Peraturan Pemerintah no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Permendiknas no. 24 Tahun 2006: Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Permendiknas No. 23 Tahun 2006 : Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 : Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Permendiknas No. 29 tahun 2005 : Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Kurikulum 2013